Belakangan ini, publik dikejutkan oleh kabar mengenai dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook untuk sekolah-sekolah di Indonesia. Program yang awalnya bertujuan mendukung digitalisasi pendidikan justru menjadi bahan penyelidikan hukum. Kejaksaan Agung (Kejagung) pun mulai bergerak cepat, dan kini membuka kemungkinan memeriksa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim.
Langkah ini tentu menimbulkan perhatian luas, mengingat Nadiem merupakan tokoh penting di balik program transformasi digital di dunia pendidikan.
Dugaan Penyimpangan dalam Proyek Chromebook
Pengadaan Chromebook oleh Kemendikbudristek dilaksanakan sebagai bagian dari program digitalisasi sekolah sejak 2021. Namun, laporan masyarakat dan hasil penyelidikan sementara menyebutkan adanya indikasi penggelembungan harga dan spesifikasi yang tak sesuai dengan nilai kontrak.
Menurut Kejagung, pengadaan perangkat tersebut diduga tidak dilakukan secara transparan, dan merugikan keuangan negara dalam jumlah yang belum diungkapkan secara pasti. Oleh karena itu, penyelidikan terus meluas, termasuk kemungkinan memanggil para pengambil kebijakan utama.
Kejagung Buka Peluang Periksa Nadiem Makarim
Dalam konferensi pers terbaru, juru bicara Kejagung menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, berpotensi diperiksa untuk kepentingan penyelidikan. Termasuk di antaranya adalah Menteri Nadiem Makarim.
Meskipun hingga saat ini belum ada panggilan resmi terhadap Nadiem, Kejagung tidak menutup kemungkinan untuk memintai keterangannya. Hal ini penting demi mendalami alur pengambilan keputusan, proses lelang, dan distribusi Chromebook ke sekolah-sekolah.
Tanggapan Publik dan Pemerhati Pendidikan
Tentu saja, kabar ini memicu beragam reaksi dari masyarakat. Sebagian kalangan mengapresiasi langkah Kejagung yang dinilai tegas dan transparan dalam menangani kasus ini. Di sisi lain, ada pula yang mengingatkan agar proses hukum berjalan adil tanpa intervensi politik.
Pemerhati pendidikan menekankan bahwa meskipun tujuan program Chromebook sangat mulia, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya tak boleh diabaikan. “Pengawasan adalah kunci utama agar program pemerintah benar-benar bermanfaat bagi siswa, bukan jadi lahan korupsi,” ujar salah satu analis pendidikan.
Akankah Nadiem Diperiksa? Tunggu Perkembangan Selanjutnya
Sampai saat ini, Nadiem Makarim belum memberikan pernyataan langsung terkait kemungkinan pemeriksaan tersebut. Namun, berbagai pihak menanti sikap terbuka dari Mendikbudristek, sekaligus berharap bahwa kasus ini segera terungkap secara tuntas tanpa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap program pendidikan nasional.
Penutup: Ujian Transparansi di Era Digitalisasi Pendidikan
Kasus Chromebook ini menjadi pengingat penting bahwa transformasi digital memerlukan tata kelola yang bersih dan akuntabel. Apapun hasil dari proses hukum ini, harapannya adalah agar program pendidikan tidak tercoreng oleh praktik-praktik yang merugikan negara dan generasi muda.
