Kasus korupsi dana hibah Jawa Timur kembali mengemuka, dan kali ini menyeret nama Wakil Bupati Situbondo, Khoirani. Ia diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya KPK mengungkap praktik korupsi yang melibatkan berbagai pihak di daerah.
Latar Belakang Kasus: Dugaan Korupsi Dana Hibah Meluas
Skandal korupsi ini bermula dari indikasi penyimpangan dalam penyaluran dana hibah APBD Jawa Timur tahun anggaran 2019 hingga 2022. Dana tersebut seharusnya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat (Pokmas) di berbagai kabupaten, termasuk Situbondo.
Namun, berdasarkan penyelidikan awal KPK, ditemukan adanya dugaan pemotongan dana oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Potongan itu terjadi sebelum dana diterima Pokmas, sehingga menimbulkan kerugian negara dan membuka ruang praktik gratifikasi serta suap.
Khoirani Diperiksa: Apa Perannya?
Sebagai Wakil Bupati Situbondo, Khoirani dipanggil KPK untuk dimintai keterangan terkait alur dana hibah di wilayahnya. Pemeriksaan dilakukan di tengah statusnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Situbondo setelah Bupati Karna Suswandi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
KPK berupaya menelusuri apakah Khoirani memiliki pengetahuan, keterlibatan, atau kelalaian dalam proses pengawasan penggunaan dana hibah. Meskipun sejauh ini dia diperiksa sebagai saksi, pemeriksaan terhadap pejabat setingkat wakil bupati menunjukkan bahwa kasus ini ditangani serius oleh lembaga antirasuah.
Langkah Tegas KPK dalam Mengusut Kasus
KPK telah melakukan beberapa tindakan penting, termasuk:
- Menetapkan sejumlah tersangka, termasuk Bupati Situbondo Karna Suswandi dan pejabat Dinas PUPR.
- Memeriksa puluhan saksi, termasuk perwakilan Pokmas, koordinator lapangan, serta pejabat daerah.
- Menyita aset yang diduga berasal dari hasil korupsi, guna mengembalikan kerugian negara.
Upaya ini menunjukkan komitmen KPK untuk mengurai jaringan korupsi yang kerap tersembunyi di balik program bantuan sosial dan hibah pemerintah.
Dampak Politik dan Pemerintahan di Situbondo
Kasus ini jelas menimbulkan gejolak di tubuh pemerintahan Kabupaten Situbondo. Penahanan Bupati Karna Suswandi membuat roda pemerintahan harus tetap berjalan di bawah kepemimpinan Khoirani sebagai Plt. Bupati.
Di sisi lain, publik menanti bagaimana sikap wakil bupati tersebut setelah namanya ikut terseret dalam pemeriksaan. Transparansi, komunikasi yang terbuka, dan kerja nyata akan menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
Kesimpulan: Transparansi Jadi Harga Mati
Kasus ini memperkuat pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana publik. Hibah daerah seharusnya menjadi sarana pemberdayaan masyarakat, bukan ladang bancakan para pejabat. Pemeriksaan terhadap pejabat tinggi seperti wakil bupati menunjukkan bahwa tidak ada lagi ruang bagi impunitas.
Publik berharap, KPK terus mengusut tuntas kasus ini dan memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
