Kesalahan dalam perhitungan angka dalam putusan Pengadilan Pajak dapat menimbulkan dampak besar, tidak hanya bagi wajib pajak yang dirugikan, tetapi juga terhadap kredibilitas lembaga peradilan itu sendiri. Belakangan ini, sejumlah kasus memperlihatkan adanya kekeliruan perhitungan yang cukup fatal dalam putusan akhir, yang tentu saja menimbulkan pertanyaan terkait akurasi dan profesionalisme dalam proses penanganan perkara perpajakan.
Peran Strategis Pengadilan Pajak
Pengadilan Pajak merupakan lembaga peradilan khusus yang menangani sengketa perpajakan antara wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Fungsi utamanya adalah memastikan bahwa wajib pajak mendapatkan keadilan saat mereka merasa tidak puas atas hasil pemeriksaan, keberatan, atau tindakan administratif dari otoritas pajak.
Dalam prosesnya, pengadilan ini tidak hanya memutuskan benar atau salah berdasarkan hukum, namun juga melakukan verifikasi angka secara detail. Oleh karena itu, akurasi dalam perhitungan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari substansi keadilan.
Kasus Kesalahan Hitung yang Mengundang Kritik
Salah satu kasus yang ramai dibicarakan adalah terkait putusan yang menyebut nilai pengembalian pajak kepada wajib pajak berbeda dari yang seharusnya. Dalam dokumen putusan disebutkan nominal tertentu, namun perhitungan ulang menunjukkan adanya selisih hingga ratusan juta rupiah. Kesalahan seperti ini biasanya bersumber dari kekeliruan teknis, salah penafsiran dokumen bukti, atau ketidaktelitian saat menyusun amar putusan.
Meskipun pada beberapa kasus kesalahan tersebut bisa dikoreksi melalui peninjauan kembali atau proses hukum lanjutan, tetap saja dampaknya cukup mengganggu. Wajib pajak yang seharusnya mendapatkan haknya secara penuh bisa dirugikan dalam jangka waktu yang lama akibat proses yang berlarut-larut.
Konsekuensi Hukum dan Administratif
Dari segi hukum, kesalahan perhitungan angka bisa dikategorikan sebagai cacat putusan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan upaya hukum lanjutan. Namun demikian, tidak semua wajib pajak memiliki sumber daya dan pemahaman yang cukup untuk melakukan langkah tersebut. Inilah sebabnya mengapa tanggung jawab akurasi sangat besar berada di pundak aparat pengadilan.
Administrasi pengadilan perlu melakukan evaluasi internal terhadap sistem dan sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penyusunan putusan. Keterlibatan tenaga ahli di bidang perpajakan dan akuntansi seharusnya menjadi standar dalam setiap sidang agar risiko kesalahan teknis dapat ditekan seminimal mungkin.
Perlunya Reformasi Sistemik
Kasus-kasus seperti ini menunjukkan perlunya reformasi sistemik dalam tata kelola proses pengadilan pajak. Penggunaan sistem teknologi informasi yang terintegrasi bisa menjadi solusi untuk memverifikasi perhitungan secara otomatis dan mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual. Selain itu, peningkatan kapasitas dan pelatihan untuk hakim serta panitera juga menjadi agenda penting yang tidak bisa diabaikan.
Penutup
Kesalahan hitung dalam putusan Pengadilan Pajak bukan hanya sekadar kekeliruan administratif, melainkan masalah serius yang berpotensi mengganggu rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sistem, peningkatan profesionalisme, serta pengawasan internal perlu ditingkatkan agar kepercayaan publik terhadap lembaga ini tetap terjaga. Akurasi dan ketelitian bukan hanya tuntutan prosedural, tetapi juga fondasi utama bagi tegaknya keadilan pajak di Indonesia.
