Penjelasan Pakar Menyoal Dugaan Korupsi
Sebuah proyek pembangunan pagar laut di wilayah pesisir Tangerang tengah menjadi perhatian publik setelah sejumlah pihak menilai terdapat kejanggalan dalam pelaksanaannya. Meskipun muncul dugaan korupsi, seorang pakar hukum menegaskan bahwa persoalan utama yang terjadi lebih mengarah pada pemalsuan dokumen, bukan tindak pidana korupsi seperti yang sempat mencuat di berbagai pemberitaan.
Menurut pakar tersebut, unsur korupsi mensyaratkan adanya tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, serta menimbulkan kerugian negara. Dalam kasus pagar laut ini, katanya, belum terlihat indikasi memperkaya pihak tertentu, namun terdapat potensi manipulasi laporan administrasi yang tidak bisa dianggap remeh.
Indikasi Pemalsuan Administratif Jadi Fokus Utama
Temuan awal mengindikasikan bahwa beberapa laporan progres pengerjaan proyek telah dibuat seolah-olah pekerjaan sudah selesai 100 persen, padahal di lapangan masih banyak bagian yang belum rampung. Jika dugaan ini terbukti, maka ada pelanggaran serius dalam hal administratif, terutama dalam pelaporan hasil kerja kepada otoritas atau lembaga terkait.
Pakar tersebut juga menyebutkan bahwa pemalsuan laporan proyek adalah tindakan yang dapat merugikan negara dari sisi pengawasan dan akuntabilitas. Ia menekankan bahwa meskipun belum termasuk kategori korupsi, tindakan seperti itu tetap harus ditindaklanjuti oleh lembaga berwenang.
Masyarakat Pertanyakan Transparansi Proyek
Di sisi lain, sejumlah warga yang tinggal di sekitar proyek pagar laut turut menyuarakan kritik terhadap proses pembangunan yang dinilai tidak transparan. Mereka merasa tidak dilibatkan dalam diskusi atau sosialisasi awal, dan tidak mendapatkan informasi cukup tentang tujuan dan rincian proyek tersebut.
Beberapa warga juga menyampaikan keraguan atas kualitas konstruksi pagar laut, terutama karena proyek tampak tidak terintegrasi secara menyeluruh. Mereka khawatir pagar tidak akan mampu menghadapi gelombang besar, dan justru menjadi proyek sia-sia apabila tidak diperbaiki.
Langkah Pemerintah Daerah dan Harapan Audit
Menanggapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek dimaksud. Mereka membuka ruang penyelidikan internal, serta melibatkan pihak ketiga seperti auditor independen jika diperlukan.
Pemerintah menegaskan bahwa apabila ditemukan pelanggaran prosedur, baik dari segi laporan maupun pelaksanaan fisik proyek, maka sanksi tegas akan diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat.
Perlu Pengawasan dan Transparansi Lebih Baik
Kasus pagar laut di Tangerang menjadi pengingat penting bagi semua pihak tentang perlunya pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan proyek pemerintah. Transparansi, kejujuran dalam laporan kerja, serta keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan dapat dipercaya.
Meski tidak ditemukan korupsi secara langsung, dugaan pemalsuan dokumen menunjukkan bahwa pengawasan administratif harus ditingkatkan untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang di masa depan.
