patneshek.com – Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengumumkan rencana untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 12% pada tahun 2024. Kenaikan ini menjadi isu hangat di tengah masyarakat, dan mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI). PGI meminta pemerintah untuk berpikir ulang mengenai kebijakan ini dan lebih mengutamakan langkah-langkah penghematan yang bisa dilakukan oleh negara, agar beban ekonomi masyarakat tidak semakin berat.
PGI Menilai Kenaikan PPN 12% Akan Memberatkan Masyarakat
PGI, sebagai lembaga yang mewakili berbagai gereja di Indonesia, menilai bahwa kenaikan PPN ini berpotensi memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok menengah ke bawah. Pasalnya, PPN adalah pajak konsumsi yang dikenakan pada hampir semua barang dan jasa. Dengan kenaikan tarif ini, masyarakat akan menghadapi kenaikan harga barang dan jasa, yang pada gilirannya akan mempengaruhi daya beli mereka.
Menurut PGI, meskipun pemerintah beralasan bahwa kenaikan PPN diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara guna mendanai pembangunan, kebijakan ini dapat menyebabkan inflasi yang lebih tinggi dan mempersulit kehidupan sehari-hari rakyat kecil. Terlebih, Indonesia saat ini masih berada dalam proses pemulihan ekonomi pasca-pandemi, dan banyak masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dari dampak ekonomi yang ditimbulkan.
Pemerintah Diminta Berhemat
PGI mengusulkan agar pemerintah lebih fokus pada penghematan anggaran dan efisiensi dalam penggunaan dana negara. Sebagai lembaga yang memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial dan ekonomi, PGI menekankan pentingnya pemerintah untuk mengevaluasi kembali prioritas belanja negara. Hal ini termasuk memangkas belanja yang tidak produktif dan lebih memprioritaskan alokasi dana untuk sektor-sektor yang benar-benar mendukung kesejahteraan rakyat, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
PGI juga mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu bergantung pada kenaikan pajak sebagai solusi untuk masalah keuangan negara. Menurut mereka, langkah ini hanya akan memperburuk ketimpangan sosial yang sudah ada, dan lebih banyak merugikan rakyat daripada menguntungkan mereka.
Kebijakan Ekonomi yang Lebih Inklusif
PGI menginginkan agar kebijakan fiskal Indonesia ke depan lebih inklusif, artinya tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan negara tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak memberatkan masyarakat kecil. Mereka menyarankan agar pemerintah melakukan reformasi pajak yang lebih adil dan menyeluruh, dengan mempertimbangkan kapasitas ekonomi setiap lapisan masyarakat.
Dalam hal ini, PGI juga menyarankan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang lebih progresif, seperti meningkatkan pajak pada perusahaan besar atau sektor yang memang mampu membayar pajak lebih tinggi tanpa membebani masyarakat. Selain itu, PGI juga mengusulkan adanya kebijakan yang bisa menstimulasi ekonomi secara langsung, seperti insentif bagi pelaku UMKM, yang memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia.
Kenaikan PPN 12%: Langkah Terakhir?
Kenaikan tarif PPN menjadi 12% memang sudah dibahas dalam beberapa tahun terakhir sebagai bagian dari rencana pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun, dengan adanya protes dan kekhawatiran dari berbagai pihak, termasuk PGI, langkah ini bisa jadi merupakan “langkah terakhir” dalam mengatasi defisit anggaran negara. PGI berharap pemerintah akan mengevaluasi opsi kebijakan lain yang bisa lebih memberikan manfaat bagi rakyat tanpa memberatkan beban masyarakat.
Sebagai kesimpulan, meskipun pemerintah memiliki alasan untuk menaikkan PPN guna meningkatkan pendapatan negara, PGI mengingatkan bahwa kebijakan ini harus dilihat dari berbagai sisi. Pemerintah diharapkan dapat lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, dengan mempertimbangkan penghematan anggaran dan kebijakan yang lebih adil dan pro-rakyat. Kenaikan PPN 12% bisa menjadi langkah terakhir yang diambil oleh pemerintah, tetapi seharusnya bukan menjadi satu-satunya solusi untuk mengatasi masalah fiskal negara.
Dengan adanya berbagai masukan dan peringatan dari PGI dan pihak lainnya, diharapkan pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini, serta mencari solusi yang lebih baik dan lebih menyeluruh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
