Pernyataan Ribka Tjiptaning soal almarhum Presiden Soeharto kini menjadi gelombang baru di dunia politik nasional.
Setelah dilaporkan ke kepolisian oleh sejumlah pihak, pernyataan tersebut tak hanya memicu kontroversi, tapi juga mulai berimbas pada dinamika antarpartai menjelang tahun politik.
Isu yang Menggema di Parlemen
Di gedung DPR, isu Ribka menjadi topik hangat di sela rapat-rapat komisi.
Beberapa anggota dewan menilai pernyataan itu tidak seharusnya diperkarakan secara hukum karena bersifat historis dan akademis.
“Kalau semua pandangan terhadap masa lalu dianggap penghinaan, nanti siapa yang berani bicara?” kata salah satu anggota DPR dari PDI-P.
Namun, ada pula anggota fraksi lain yang menganggap Ribka harus lebih bijak karena setiap ucapan politisi dapat membentuk persepsi publik.
Mereka menilai, seorang tokoh senior seperti Ribka seharusnya bisa memberi contoh dalam menyampaikan kritik secara proporsional.
Respons dari Elite Politik
Beberapa elite partai politik ikut menanggapi polemik ini dengan nada hati-hati.
Mereka menyadari bahwa isu Soeharto masih memiliki resonansi emosional yang kuat di tengah masyarakat.
Bagi sebagian kalangan, Soeharto tetap dikenang sebagai simbol stabilitas; bagi yang lain, ia adalah pengingat masa represi.
“Yang kita butuhkan sekarang bukan debat siapa benar, tapi bagaimana bangsa ini belajar dari sejarah tanpa saling menuding,” ujar seorang ketua partai di Senayan.
Pernyataan itu mencerminkan keinginan untuk menjaga tensi politik agar tidak melebar menjadi konflik ideologis antar generasi.
PDI Perjuangan Tetap Kompak
Di internal PDI-P, dukungan terhadap Ribka Tjiptaning terus menguat.
Partai menegaskan bahwa kritik terhadap masa lalu adalah bagian dari refleksi demokrasi yang sehat.
“Bu Ribka adalah pejuang demokrasi. Kita harus menghargai keberanian berbicara dalam konteks sejarah bangsa,” kata salah satu juru bicara partai.
Meski demikian, PDI-P juga mengimbau agar seluruh kader berhati-hati dalam berkomentar di ruang publik, terutama di era digital di mana potongan video bisa dengan mudah dipelintir.
Pengamat Politik: “Kasus Ini Efek Domino”
Menurut pengamat politik, kasus Ribka bisa menjadi efek domino bagi wacana publik ke depan.
Jika laporan seperti ini terus berlanjut, akan muncul kekhawatiran bahwa kritik politik mulai diseret ke ranah hukum, padahal semestinya menjadi bagian dari perdebatan terbuka.
“Kasus ini bukan hanya tentang Ribka. Ini tentang bagaimana demokrasi diuji — apakah kita siap menerima pandangan berbeda atau tidak,” ujar seorang analis politik dari Jakarta.
Menanti Keputusan Hukum
Sementara itu, kepolisian masih mempelajari laporan yang diajukan masyarakat.
Proses verifikasi bukti dan klarifikasi saksi terus berjalan, namun belum ada penetapan status hukum terhadap Ribka Tjiptaning.
Publik kini menantikan langkah berikutnya — apakah kasus ini akan naik ke penyidikan, atau diselesaikan lewat mediasi politik.
Apapun hasilnya, kasus ini telah menegaskan bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama ketika politik dan sejarah bersinggungan.
