patneshek.com – Belakangan ini, petisi yang menentang kebijakan pemerintah tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% semakin viral di berbagai platform media sosial. Petisi yang dimulai oleh sejumlah aktivis ini telah mendapatkan lebih dari 95 ribu tanda tangan dalam waktu singkat, yang menunjukkan ketidaksetujuan publik terhadap kebijakan tersebut. Tak hanya sekadar petisi, seruan untuk mengadakan demonstrasi di Istana Negara juga makin terdengar, dengan berbagai pihak menilai bahwa kebijakan PPN 12% dapat menambah beban ekonomi masyarakat, terutama di tengah inflasi dan ketidakpastian ekonomi global.
Meningkatnya Ketidakpuasan Masyarakat
Kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% ini muncul sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara guna menutupi defisit anggaran. Namun, keputusan ini menuai kritik keras dari berbagai elemen masyarakat. Kelompok masyarakat yang paling terdampak adalah kalangan kelas menengah dan bawah, yang merasa semakin terbebani dengan kenaikan harga barang dan jasa. Para pedagang kecil, pengusaha UMKM, hingga konsumen sehari-hari turut mengeluhkan keputusan ini karena dianggap dapat memengaruhi daya beli masyarakat.
Tak hanya itu, dalam petisi yang beredar, banyak yang menyatakan bahwa kebijakan ini menambah ketidakpastian ekonomi. Di tengah pandemi dan pemulihan ekonomi yang masih berlangsung, kebijakan ini dianggap tidak tepat waktu dan hanya memperburuk kondisi yang sudah cukup sulit. Hal ini membuat protes semakin besar, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
Petisi Tolak PPN 12%
Petisi yang pertama kali dipopulerkan di platform Change.org ini mengajak masyarakat untuk menandatangani dan mendukung penolakan terhadap kebijakan PPN 12%. Dalam petisi tersebut, para penggagas menyampaikan beberapa alasan utama mengapa kebijakan ini harus dibatalkan. Salah satunya adalah dampak langsung terhadap biaya hidup masyarakat yang semakin tinggi, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian.
Petisi ini juga menyerukan agar pemerintah mencari solusi alternatif yang lebih bijaksana, tanpa memberatkan masyarakat. Para pendukung petisi menekankan pentingnya kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan bukan semata-mata untuk memenuhi target pendapatan negara yang dipatok.
Seruan Demo di Istana Negara
Meskipun petisi sudah mendapat perhatian yang cukup besar, aksi protes lebih lanjut kini mulai berkembang. Beberapa kelompok yang menentang kebijakan ini berencana untuk menggelar demonstrasi besar-besaran di Istana Negara. Demonstrasi ini bertujuan untuk menyampaikan tuntutan agar kebijakan PPN 12% dibatalkan dan pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat.
Aksi ini mendapat dukungan dari berbagai organisasi massa, serikat pekerja, hingga kelompok pengusaha kecil dan menengah. Mereka berpendapat bahwa demonstrasi adalah cara yang efektif untuk menarik perhatian pemerintah dan mendorongnya untuk segera merevisi kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.
Peringatan Darurat
Selain petisi dan demonstrasi, beberapa pihak juga memberikan peringatan darurat terkait dampak jangka panjang dari kebijakan ini. Mereka mengingatkan pemerintah bahwa jika kebijakan ini tetap diterapkan, bisa terjadi peningkatan ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Kelompok masyarakat yang sudah tertekan oleh kondisi ekonomi yang sulit akan semakin merasa terbebani, sedangkan kelompok kaya yang tidak terlalu terpengaruh dengan kenaikan PPN tersebut justru dapat menikmati keuntungan lebih besar.
Beberapa pakar ekonomi juga menyatakan bahwa kebijakan PPN 12% berisiko memperburuk inflasi, karena hampir semua barang dan jasa akan mengalami kenaikan harga. Jika hal ini terus terjadi, daya beli masyarakat akan terus menurun, yang pada gilirannya dapat menghambat pemulihan ekonomi.
Apa yang Diharapkan oleh Masyarakat?
Masyarakat berharap agar pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan mendengarkan suara rakyat. Pemerintah diharapkan dapat mencari jalan tengah yang tidak hanya menguntungkan negara, tetapi juga tidak memberatkan kehidupan masyarakat. Beberapa solusi alternatif yang disarankan adalah dengan memperbaiki sistem perpajakan yang lebih adil, atau dengan mengoptimalkan sumber pendapatan negara lain tanpa membebani rakyat.
Pada akhirnya, meskipun kebijakan PPN 12% bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan juga harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Petisi yang viral ini adalah bentuk ekspresi masyarakat yang ingin kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Ke depan, pemerintah perlu lebih bijaksana dalam merumuskan kebijakan yang dapat menyeimbangkan kepentingan negara dengan kesejahteraan masyarakat.
